Selasa, 22 April 2008

WARALABA

Peraturan Pemerintah Tentang Waralaba :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2007
TENTANG
WARALABADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :
bahwa untuk lebih meningkatkan tertib usaha dengan cara Waralaba serta meningkatkan kesempatan usaha nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Waralaba;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek, Staatblads 1847 Nomor 23);
3. Undang-Undang Penyaluran Perusahaan 1934 (Bedrijfs Reglementerings Ordonantie 1934, Staatblads 1938 Nomor 86);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WARALABA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :
1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
2. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
3. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perdagangan. Pasal 2
Waralaba dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia.
BAB II
KRITERIA
Pasal 3
Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki ciri khas usaha;
b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.
BAB III
PERJANJIAN WARALABA
Pasal 4
(1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.
(2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Pasal 5
Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit :
a. nama dan alamat para pihak;
b. jenis Hak Kekayaan Intelektual;
c. kegiatan usaha;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
f. wilayah usaha;
g. jangka waktu perjanjian;
h. tata cara pembayaran imbalan;
i. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
j. penyelesaian sengketa; dan
k. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.
Pasal 6
(1) Perjanjian Waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi Penerima Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba lain.
(2) Penerima Waralaba yang diberi hak untuk menunjuk Penerima Waralaba lain, harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit 1 (satu) tempat usaha Waralaba.
BAB IV
KEWAJIBAN PEMBERI WARALABA
Pasal 7
(1) Pemberi Waralaba harus memberikan prospektus penawaran Waralaba kepada calon Penerima Waralaba pada saat melakukan penawaran.
(2) Prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit mengenai :
a. data identitas Pemberi Waralaba;
b. legalitas usaha Pemberi Waralaba;
c. sejarah kegiatan usahanya;
d. struktur organisasi Pemberi Waralaba;
e. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
f. jumlah tempat usaha;
g. daftar Penerima Waralaba; dan
h. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
Pasal 8
Pemberi Waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.
Pasal 9
(1) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba.
(2) Pemberi Waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.
BAB V
PENDAFTARAN
Pasal 10
(1) Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba.
(2) Pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.
Pasal 11
(1) Penerima Waralaba wajib mendaftarkan perjanjian Waralaba.
(2) Pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.
Pasal 12
(1) Permohonan pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan dengan melampirkan dokumen :
a. fotokopi prospektus penawaran Waralaba; dan
b. fotokopi legalitas usaha.
(2) Permohonan pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan dengan melampirkan dokumen:
a. fotokopi legalitas usaha;
b. fotokopi perjanjian Waralaba;
c. fotokopi prospektus penawaran Waralaba; dan
d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengurus perusahaan.
(3) Permohonan pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Menteri.
(4) Menteri menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba apabila permohonan pendaftaran Waralaba telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(6) Dalam hal perjanjian Waralaba belum berakhir, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(7) Proses permohonan dan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba tidak dikenakan biaya.
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Waralaba diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Waralaba.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemberian :
a. pendidikan dan pelatihan Waralaba;
b. rekomendasi untuk memanfaatkan sarana perpasaran;
c. rekomendasi untuk mengikuti pameran Waralaba baik di dalam negeri dan luar negeri;
d. bantuan konsultasi melalui klinik bisnis;
e. penghargaan kepada Pemberi Waralaba lokal terbaik; dan/atau
f. bantuan perkuatan permodalan.
Pasal 15
(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Waralaba.
(2) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB VII
SANKSI
Pasal 16
(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan/atau Pasal 11.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda; dan/atau
c. pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.
Pasal 17
(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
Pasal 18
(1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau Penerima Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(3) Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Perjanjian Waralaba yang dibuat sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini harus didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 21
Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 22
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2007
PANDEGLANG – Sebanyak 50 pedagang kecil yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pedagang Kecil (F-KPK) Pandeglang berunjuk rasa di DPRD Pandeglang, Senin (23/4).


Aksi massa yang ketiga kalinya ini menuntut agar surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan surat izin tempat usaha (SITU) toko waralaba di Jalan Mayor Widagdo dibatalkan atau dicabut. Karena kehadiran toko itu mengancam keberlangsungan pedagang kecil di daerah ini.
Meski tuntutannya sama, namun unjuk rasa yang digelar pukul 10.30 WIB ini sedikit berbeda. Aksi mereka sedikit lebih berani dibandingkan aksi-aksi sebelumnya. Sampai-sampai mereka menerobos pintu gerbang DPRD dengan kondisi badan basah kuyup karena kehujanan. Tak hanya itu, mereka pun menerikan yel-yel kecaman serta mengusung poster bertuliskan “toko waralaba menggusur ekonomi rakyat, Alfamart dan Indomart sama dengan VOC, birokrat khianati rakyat melarat, pejabat rakus seperti tikus tak peduli rakyat dan sejumlah poster lainnya.
“Kami kecewa dengan segera beroperasinya toko waralaba di Jalan Mayor Widagdo. Makanya kami datang menuntut kembali masalah pencabutan izin usaha itu,” kata Danu Jayabaya, perwakilan pedagang.
Senada dikatakan Andi, demonstran lainnya. Katanya, seluruh pedagang kecil di Pandeglang telah dirugikan dengan keberadaan Alfamart, Indomart, dan toko waralaba lainnya. Karena persaingan usaha yang diperankan pemilik modal itu tidak fair. Ini dibuktikan dengan dijualnya barang dengan harga grosir. “Kalau tempatnya jauh dari pedagang kecil, mungkin tak masalah. Tapi ini tidak, hampir seluruh toko waralaba di Pandeglang berada di pemukiman penduduk dan berdekatan dengan pedagang kecil,” sesalnya.
Wakil Ketua DPRD Pandeglang Aris Turisnadi dan Ketua Badan Kehormatan DPRD (BKD) Pandeglang Tb Saebatul Hamdi menyambut kedatangan pengunjuk rasa dan langsung berdialog. Keduanya berjanji menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan memanggil perwakilan pengusaha Alfamart, Indomart, pemilik toko waralaba lainnya, serta pejabat terkait. “Sebenarnya kami tak pernah membiarkan masalah ini. Terlebih lagi soal aspirasi pedagang,” kata Hamdi. (zis)



[Urangawak] PEDAGANG TRADISIONAL MATI BERDIRI
PEDAGANG TRADISIONAL MATI BERDIRI
Perkembangan Mini Market Waralaba
Indofood Group merupakan perusahaan pertama yang menjadi pionir lahirnya
mini market di Indonesia pada tahun 1988. Kemudian Hero Supermarket
mendirikan Starmart pada tahun 1991. Di susul Alfa Group mendirikan Alfa
Minimart pada tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi Alfamart. Dalam
hitungan tahun, mini market telah menyebar ke berbagai daerah seiring
dengan perubahan orientasi konsumen dalam pola berbelanja untuk
kebutuhan sehari-hari. Dulu konsumen hanya mengejar harga murah,
sekarang tidak hanya itu saja tetapi kenyamanan berbelanja pun menjadi
daya tarik tersendiri.
Bisnis mini market melalui jejaring waralaba alias franchise berkembang
biak sampai pelosok kota kecamatan kecil. Tumbuh subur bak jamur di
musim hujan. Khususnya mini market dengan brand Indomaret dan Alfamart.
Siapa yang tidak kenal Indomaret? Dan siapa yang tidak kenal Alfamart?
Anak kecil pun kalau beli permen pasti "nunjuknya" minta ke Indomaret
atau ke Alfamart. Kedua merk ini dimiliki oleh group perusahaan raksasa
yaitu Indomaret milik PT. Indomarco Prismatama (Indofood Group) dan
Alfamart milik perusahaan patungan antara Alfa Group dan PT. HM
Sampoerna, Tbk.
Indomaret ternyata berkembang tidak hanya dengan jejaring waralaba
yang mencapai 785 gerai, tetapi gerai milik sendiri seabreg jumlahnya
mencapai 1072 gerai (lihat grafik perkembangan toko yang diambil dari
www.indomaret.co.id ). Sedangkan Alfamart berdasarkan penelusuran
penulis di www.alfamartku.com memiliki
1400 gerai, tidak diperoleh data mengenai jumlah yang dimiliki sendiri
dan yang dimiliki terwaralaba.
Bila kita hitung rata-rata nilai investasi minimal untuk mendirikan mini
market waralaba sekitar Rp. 300 juta saja (diluar bangunan). Dikalikan
dengan 1.072 gerai yang dimiliki sendiri. Berapa ratus milyar PT.
Indomarco Prismatama mengeluarkan dana untuk investasi di bisnis mini
market? Indofood Group juga ternyata tidak saja pemilik merk Indomaret,
tetapi juga mendirikan mini market Omi, Ceriamart, dan Citimart lewat
anak perusahaannya yang lain. Belum lagi didukung dengan distribusi
barang, bahkan juga sebagai produsen beberapa merk kebutuhan pokok
sehari-hari. Semua dikuasai dari hulu sampai hilir. Dari sabang sampai
merauke.
sumber: www.indomaret.co.id

Persaingan Tidak Seimbang
Pasti kita maklum bersama, betapa sengitnya persaingan di
bisnis ritel khususnya Indomaret dan Alfamart sebagai market leader mini
market. Dengan mengutip kalimat dalam artikel Sektor Ritel Makin
Menggiurkan pada Swa Sembada No.01/XX/6-8 Januari 2005
(sumber.www.indomaret.co.id ) bahwa"Yang mungkin sangat sengit
persaingannya adalah dalam hal perebutan lokasi. Pastinya setiap pemain
memperebutkan lokasi-lokasi yang dinilai strategis. Apalagi di bisnis
ini lokasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Perebutan
lokasi strategis ini, bisa juga berpengaruh terhadap harga property.
Bisa saja harga ruko jadi naik karena tingginya demand terhadap mini
market."
Jadi betapa agresifnya indomaret dan alfamart dalam
memperebutkan lokasi yang dinilai strategis. Bahkan hampir di setiap
komplek perumahan/pemukiman pasti akan berdiri salah satu mini market
waralaba tersebut dan atau keduanya. Sudah tidak mungkin
pedagang eceran tradisional akan mampu mencari lokasi strategis lagi
untuk saat ini dan di masa mendatang. Jika kita bandingkan dari modal
saja, pedagang eceran sudah sulit bergerak.
Selain itu supermarket, toserba, dan bahkan kini ada pasar raksasa
bernama hypermarket bermunculan. Baik hypermarket lokal maupun
hypermarket dari luar sana. Sekedar ilustrasi mari kita berhitung
sejenak, berapa banyak jumlah pasar raksasa tersebut mulai dari jalan
Thamrin, Cikokol sampai BSD City di serpong, Tangerang. Di Kota Modern
(Modernland) ada Hypermart , lalu hanya sekitar berjarak 1 km berdiri
megah Carefour. Berikutnya di Serpong Town Square, kebon nanas berdiri
Giant Hypermarket. Kemudian di World Trade Centre (WTC) Matahari,
Serpong berdiri kembali Hypermart. Di samping pintu gerbang perumahan
Villa Melati Mas, ada lagi Giant Hypermarket. Dan di International Trade
Centre (ITC) BSD City ada Carefour. Semua itu jaraknya antara pasar
raksasa yang satu dengan pasar raksasa yang lain hanya sekitar 1 km.
Luarrr biasa.!
Apalagi jika kita melihat perang harga promosi mini market
atau legih gila lagi hypermarket raksasa. Dengan spanduk atau baliho
besar bertuliskan nama barang dan harganya yang fantastis rendah. !
Entah banting harga atau memang harga beli mereka yang teramat rendah
bila di bandingkan dengan harga beli pedagang eceran kecil bergerai
warung atau toko tradisional. Memang tidak semua barang berharga murah,
tetapi membanting harga sedemikian rendahnya di bawah harga pasar,
membuat miris para pedagang eceran kecil. Masih untung Cuma perang
harga!
Dengan tidak bermaksud menggugat cara-cara promosi yang dilakukan oleh
para pengelola pasar raksasa tersebut. Penulis hanya ingin mengajak
kepada para pengelola pasar raksasa untuk membayangkan sejenak.
Bagaimana perasaan pedagang warung dan toko tradisional, ketika ada
konsumen bilang "di hypermarket aja harganya sekian???". Kita tidak
menyalahkan konsumen yang punya pemikiran demikian, membandingkan harga
di hypermarket dengan di warung atau toko tradisionl. Juga tidak bisa
menyalahkan hypermarket dengan promosi harga yang gila-gilaan. Mungkin
ini salah satu fenomena globalisasi.

Posisi Pasar Pengecer Tradisional
Melihat dari sisi manapun, posisi pedagang tradisional
semakin terjepit. Menjerit. Dan merintih tergilas persaingan bisnis yang
tidak seimbang. Bisakah kita membayangkan? Posisi pedagang tradisional
yang modalnya hanya semangat berwirausaha dengan sedikit uang puluhan
juta. Bersaing dengan mini market waralaba yang modalnya ratusan juta
plus jaringan distribusi barang yang sangat baik, didukung system
operasional prosedur dan kecanggihan tekhnologi. Ternyata cukup ampuh
untuk mematahkan tulang punggung keluarga pedagang eceran tradisonal.
Sekedar urun rembug, perubahan orientasi konsumen dalam pola
berbelanja tidak mungkin berubah. Konsumen lebih memilih gerai modern
untuk berbelanja. Selain konsumen mendapatkan kenyamanan berbelanja,
pelayanan yang prima, juga harga barang terkesan murah. Oleh karena itu
maka jalan keluar bagi pedagang eceran tradisional adalah merubah gerai
menjadi gerai modern mini market mandiri (sendiri), yang bisa dibangun
dengan modal di bawah Rp.100 juta. Kemudian berkolaborasi antar mini
market mandiri dalam pengadaan barang dagangan. Selanjutnya
bla...bla...atur strategi bersaing untuk menghadapi persaingan bisnis
ritel agar berkeseimbangan.
Sekali lagi, tidak bermaksud menggugat pola pengembangan usaha dengan
jejaring waralaba. Analisa penulis, waralaba sangat baik untuk proses
pembelajaran, pemerataan usaha, dan meminimalisir monopoli. Tetapi apa
yang terjadi, ternyata gerai mini market lebih banyak dimiliki
perusahaan sendiri. Seharusnya perusahaan yang sudah dikembangkan
dengan system waralaba tidak perlu lagi mengembangkan sayapnya dengan
memiliki gerai sendiri. Tetapi kemudian peraturan perundang-undangannya
tidak ada yang melarang untuk hal itu. Semua perusahaan bebas menggurita
walaupun pedagang eceran tradisional mati berdiri. Hidup enggan mati tak
mau. Mati tak mau tapi sulit bertahan hidup.

.

Tidak ada komentar: